Iklan

Iklan

Iklan

Iklan

Pemimpin Bercitarasa Feminim’

Rabu, 14 Oktober 2020 | Oktober 14, 2020 WIB Last Updated 2022-02-22T13:41:45Z

                      Oleh : Sil Joni *)

Entitas 'keperempuanan' dalam tulisan ini tidak mengacu pada jenis kelamin. Sisi feminim yang dimaksud tidak menjadi milik eksklusif dari calon pemimpin yang berjenis kelamin perempuan. Dalam dari seorang individu, dari perspektif psikologi dalam, terdapat unsur maskulin dan feminim. Tetapi, derajat atau kadar dari masing-masing elemen itu, tentu berbeda pada setiap orang.

Sisi feminim dalam diskusi ini semata-mata merujuk pada kualitas sifat yang jika dikelola secara arif dan kreatif akan sangat berguna dalam praksis kepemimpinan dalam ranah politik. Kita coba membedah sisi-sisi feminim itu secara objektif dalam media ini.

Wacana yang tersirat dalam ulisan ini dilatari oleh ‘factum paradoks’ yang menodai wajah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) ini. Kabupaten yang berlimpah ‘susu dan madu’ ini, ternyata menyimpan kisah ‘kemurungan politik’ di setiap derap langkah sejarahnya.  Mengapa? Berbagai ‘keunggulan komparatif’ (baca: sumberdaya alam yang melimpah) tak mampu dikonversi menjadi ‘rahmat kesejahteraan’ bagi publik. Masih banyak warga Mabar yang ‘terjerembab’ dalam kubangan kemiskinan dan keterbelakangan yang akut. Dari bupati ke bupati, dari pilkada ke pilkada, wajah Mabar tetap kusam.

Realitas patologis ini mesti digugat dan dibongkar akar soalnya. Apakah factum kemiskinan itu telah menjadi semacam ‘suratan takdir’ (fatum) yang diterima secara taken for granted? Masih adakah ‘sesuatu’ yang bisa diharapkan dan diberdayakan untuk mengubah kondisi kelam itu? Siapa yang mesti bertanggung jawab dan mengambil prakarsa untuk menyudahi aneka realitas politik negatif yang sekian lama mendera Kabupaten ini?

Penulis coba ‘membedah’ beberapa isu kunci ini sembari bermimpi tentang munculnya “sang mesias” dalam momen pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar secara serentak  pada ,9 Desember 2020 di 270 daerah (9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota), termasuk di Kabupaten Mabar.  Asumsinya adalah Pilkada merupakan “sarana efektif” mendapatkan pemimpin politik kapabel dan berkompeten untuk menghadirkan solusi jitu terhadap berbagai ‘penyakit politik’ yang menghinggapi tubuh Kabupaten ini.

Impotensi Politis
Tanpa berpretensi menafikan faktor kultural sebagai ‘sebab’ dari kemiskinan dan keterbelakangan itu, saya berpikir elemen politik berperan cukup signifikan dalam mengentaskan isu miring itu.  Tegasnya, unsur kepemimpinan politik (political leadership) menjadi problem sentral mengapa Mabar berjalan stagnan. Sudah 16 tahun Mabar menjadi Kabupaten otonom, namun rezim politik yang menahkodai ‘biduk Mabar’ belum menorehkan prestasi politik yang spektakuler. Para penguasa lokal sepertinya mengidap semacam ‘syndrom impotensi politik’ kala bersua dengan berbagai problem krusial yang bersentuhan langsung dengan “denyut nadi kehidupan publik’.

Sebut saja persoalan ‘air minum bersih’ yang nyaris menjadi isu klasik di wilayah ini, terutama di Labuan Bajo dan sekitarnya. Kita tidak pernah mendengar, melihat dan membaca sejumlah inovasi dan kreativitas dari pemerintah untuk meminimalisasi langkanya stok air minum bersih ini.

Pembangunan infrastruktur jalan, listrik, fasilitas pendidikan, dan kesehatan belum merata di setiap Kecamatan. Bahkan masih ada desa atau kampung yang belum menikmati berbagai perkakas modern itu. Akses dari dan menuju ke desa tertentu sangat parah dan memprihatinkan.

Sementara itu, kondisi Labuan Bajo sebagai kota Pariwisata masih compang-camping. Penataan kota ini masih jauh dari standar sebuah kota pariwisata bertaraf internasional. Alih-alih memperhatikan isu besar seperti master plan pembangun kota, justru masalah sederhana seperti sampah dan kebersihan kota, masih menjadi persoalan politik serius yang belum teratasi hingga detik ini. Energi politik pemerintah daerah lebih banyak tergerus untuk mengurus soal pengangkatan tenaga honorer yang berbau nepotis dan koruptif, penempatan pejabat birokrasi atau mutasi pejabat yang berbasis pertimbangan interese politik personal penguasa. Semua kisah minor itu, membuat Labuan Bajo dan Mabar pada umunya semakin kerdil secara politik.

Dari deskripsi singkat di atas, masalah utama kita adalah “krisis kemampuan dan kepedulian (kepekaan)” terhadap penderitaan politik yang dialami oleh publik. Kabupaten ini sebenarnya tidak terlalu terpuruk jika dipimpin oleh sosok yang inovatif, kreatif, visioner, kapabel,  progresif dan responsif. Kita membutuhkan figur bupati dengan daya imajinasi politik yang terukur.

Isu moralitas kepedulian (sense of care) menjadi sisi lain dari koin kapabilitas politik tersebut. Bahwasannya aspek kecakapan akan termanifestasi jika didorong dan diarahkan oleh etika kepedulian yang genuine (tulus). Kita membutuhkan sosok pemimpin dengan kadar empati dan bela-rasa yang tebal. Pemimpin (baca: bupati) yang tidak tega melihat warganya ‘tergilas’ roda nasib yang buruk.

Kombinasi antara kecakapan dan kepedulian itu, hemat saya sebenarnya nama lain untuk sebuah politik yang berbasis citarasa feminim.  Karena itu, diskursus tentang hadirnya sosok bupati yang mengusung aspek keperempuanan (kepedulian, perawatan, kasih, dan cinta) dalam kontestasi Pilkada menjadi sangat relevan dan urgen saat ini.

Politik Bercitarasa Feminim: Sebuah Alternatif
Jika kita mengamini fenomen ‘kegagalan rezim terdahulu’ dalam menata Kabupaten ini, maka  perumusan solusi alternatif menjadi sebuah kemestian. Peneluruan visi inovatif itu, berangkat dari hipotesis bahwa kegagalan itu tersebab oleh minimnya kecakapan dan kepedulian dalam mengangkat ‘martabat Kabupaten” ini yang dipunyai oleh para pengambil kebijakan kita. Konkretnya adalah kita membutuhkan pemimpin dengan kualifikasi kapasitas kepemimpinan yang mumpuni dan ditopang dengan derajat bela-rasa (compassion) dan kepedulian yang tulus terhadap “nasib publik’.

Kontestasi Pilkada Mabar 2020 menjadi momentum “titik balik” bagi publik untuk memikirkan dan menentukan pemimpin yang tepat dalam menahkodai Kabupaten ini. Saya berpikir gaya kepemimpinan monoton dan berenang dalam zona nyaman seperti yang diperlihatkan selama ini, mesti ditendang. Kita membutuhkan figur bupati-wakil bupati yang tidak sekadar menjalankan perintah undang-undang dan tunduk pada atasan, tetapi bupati yang berani mengambil risiko besar dalam memenuhi berbagai kebutuhan vital publik. Heroisme semacam ini hanya mungkin terealisasi jika dan hanya jika aspek empati, solidaritas, sensitivitas, kepedulian, dan bela-rasa cukup menonjol dalam tubuhnya. Tegasnya, kita membutuhkan bupati yang secara kreatif menggunakan “politik bercita-rasa feminim” dalam mendesain dan mengeksekusi pelbagai kebijakan yang berkorelasi secara ketat dengan kehidupan publik.

Pertanyaannya adalah apakah para bakal calon bupati dan calon wakil bupati (bacabup-bacawabup) memiliki kualifikasi kecakapan kepemimpinan (leadership capacity) yang mumpuni dan tingkat kepedulian (sense of care) yang besar itu? Saya kira ‘sisi feminitas’ yang hendak diintroduksi dalam artikel ini, tidak hanya berkaitan dengan aspek gender semata. Tidak secara otomatis bahwa kandidat perempuan memiliki standar etika kepdulian dan kecerdasan yang dimaksud. Poinnya adalah sosok bupati yang mengedepankan sisi keperempuanan dan kapabilitas kepemimpinan, bisa menjadi jalan keluar dari kemelut politik yang seolah tak menyingkir dari tubuh politik kabupaten ini.

*) Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik.
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Pemimpin Bercitarasa Feminim’

Trending Now

Iklan