Iklan

Iklan

Iklan

Iklan

Arogansi Kekuasaan Kepala Sekolah

Selasa, 01 September 2020 | September 01, 2020 WIB Last Updated 2020-09-01T11:17:49Z

     Oleh : Fransiskus Ndejeng *)

Sikap arogansi kekuasaan seseorang yang dipercayakan atasan atau pejabat pemerintahan dan atau yayasan penyelenggara pendidikan, dimulai dari tingkat pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sering ditafsir keliru dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari.

Hal ini berkaitan dengan berbagai kecendrungan yang dimiliki seseorang pejabat profesional yang disebut Kepala Sekolah di lapangan. Sesungguhnya, peran dan fungsi seorang Kepala Sekolah adalah sebagai seorang pelayan. Bukan sebagai seorang raja alam semesta yang berperan melampaui batas kewenangan yang dipercayakan dalam mengelola pendidikan di sekolah setiap hari.

Hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi manajemen yang ditumbuhkembangkan di sekolah selama ini. Sejalan dengan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang tugas dan fungsi pokok seorang Kepala Sekolah. Kerjasama dengan unsur Komite Sekolah sesuai Permendikbud Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Pengangkatan dan Pemberhentian Guru Komite dan pegawai Komite wewenang Pengurus Komite dan mendapat persetujuan Rapat Komite yang dihadiri perwakilan orangtua siswa. Bukan wewenang seorang Kepala Sekolah.

Penulis mencermati dan mengevaluasi tentang peran dan tugas pokok seorang Kepala Sekolah, seperti yang telah terjadi SMK Negeri 1 Wae Ri'i, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, selepas konflik internal yang viral di media online mrnyusul demo para guru terhadap seorang Kepala Sekolah. Saat ini, menuai hasil pahit dan bernasib buruk bagi 15 orang guru Komite yang dipecat seorang Kepala Sekolah sebagaimana dilansir dari VoxNTT.com dan dikutib dari Media Pendidikan Cakrawala NTT, Selasa, 1 September 2020 dan Berita Flores, 31 Agustus 2020.

Kekuasaan seorang Kepala Sekolah sangat terbatas oleh aturan, bukan ditentukan oleh kemauan sendiri dan apalagi kalau ada tekanan dari pejabat di atasnya. Kalau mengelola sebuah sekolah seperti ini, mau dibawa kemana proses pendidikan bermutu dinegeri ini?

Seturut Buku Kerja Kepala Sekolah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2012, setebal 690 halaman jelas mengatur peran dan fungsi seorang kepala sekolah yang berperan sebagai seorang manajerial, fungsi sebagai supervisor dan fungsi kewirausahaan. Dengan penekanan pada fungsi untuk menggerakkan roda organisasi dan manajemen sekolah yang telah termaktub kedalam Delapan Standar Nasional Pendidikan sesuai pedoman Badan Standar Nasional Pendidikan(BSNP).
Seperti Permendikbud Nomor 21Tahun 2016 Tentang Standar Isi, Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendikbud Nomor 22 Tentang Standar Proses, dan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian. Inilah empat standar yang menjadi kewajiban bagi guru di sekolah untuk dirumuskan dan dijabarkan sebagai tugas pokok dan fungsi, sejalan dengan visi, misi dan program kerja kepala sekolah.

Sedangkan empat standar lain, yaitu standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan( PTK), Standar Pembiayaan, Standar Sarpras dan Standar Pengelolaan merupakan urusan wajib bagi seorang Kepala Sekolah. Kadang terjadi distorsi tugas dan kewenangan yang melampaui batas kewenangan ketika menjalankan tugas di sekolah kita. Minim literasi manajemen yang berbasis mutu dan berbasis sekolah, yang biasa disebut sebagai Manajemen Berbasis Sekolah( MBS).

Tidak ada satu tugas pun yang menjadi urusan seorang kepala sekolah untuk mengangkat dan apalagi memberhentikan tugas dan fungsi seorang guru Komite di sekolah. Sebab tugas seorang Kepala Sekolah adalah sebatas mengusulkan dan yang mengangkat adalah peran pemerintah dan penyelenggara sekolah dan atau tugas komite sekolah.

Yang membayar gaji dan tunjangan kepada guru komite dan atau pegawai komite adalah yang memiliki sekolah, yaitu pemerintah dan atau penyelenggara sekolah. Bisa pemerintah provinsi dan atau kabupaten dan atau komite sekolah yang memberi gaji. Seturut dengan kebutuhan di sekolah. Bukan karena ada persoalan dapat memberhentikan dan mengangkat semaunya saja. Itu namanya kesewenangan yang melampaui batas sebagai raja alam semesta.

Tulisan ini sekedar refleksi dan evaluasi diri sekolah kita, EDS, untuk dijadikan sebagai bahan renungan dalam mengelola konflik internal di sekolah, bukan bermaksud untuk menghakimi tugas seorang kepala sekolah. Apalagi tugas seorang kepala sekolah ditengah dinamika kemajuan teknologi dan sosial yang begitu menggeliat dan tajam membutuhkan kekuatan mental emosional, spiritual, sosial, dan psikologis serta kecerdasan personal dan interpersonal serta kepribadian yang kuat dan mumpuni dalam mengelola konflik.

Sebagai referensi dalam bertugas, menurut Buku Pedoman Kerja Kepala Sekolah, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2012; dapat mensharingkan Tugas Pokok dan Fungsi seorang Kepala Sekolah, sebagai seorang pemimpin transformatif diabad 21, adalah sebagai berikut.

Satu, merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi sekolah. Dua, merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi sekolah. Tiiga, merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan Tujuan Sekolah. Empat, membuat Rencana Kerja Sekolah( RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah(RKAS). Setelah dirumuskan secara saksama, dibahas dan dibawa kesidang dewan guru dan Komite Sekolah untuk mendapat masukan demi perbaikan dan membenahi apa yang perlu ditambah dan dikurangi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Bukan keinginan sekolah. Apalagi keinginan pribadi. Semua pemangku kepentingan sekolah terlibat dalam mengambil keputusan dalam penyusunan program kerja sekolah.

Biasanya, ketika terjadi konflik, terasa nasi sudah jadi bubur sulit untuk dijadikan nasi kembali, karena terjadi luka sukma yang mendalam bagi kepentingan warga sekolah dan pimpinan sekolah. Ada budaya sulit kompromi untuk berdamai dengan keadaan dan situasi yang terlanjur sudah membara di dalam sanubari, selain itu, terekspous ke dunia sosial media. Tetapi, saya berpendapat, dalam hidup ini tidak ada yang sempurna selain Tuhan Allah Yang Maha Kasih dan setia untuk membimbing langkah hidup kita dalam suatu komunitas yang rumpu rampe.

Sebagai seorang manusia dan apalagi seorang pemimpin sesungguhnya jauhkan dari perasaan dendam kusumat karena tugas seorang pemimpin adalah pelayan yang sungguh. Apapun kuatnya tantangan dan dinamika yang berkembang ditengah gejolak sosial perlu diterima dengan lapang dada dan berjiwa besar demi memajukan pendidikan yang berkualitas. Di samping itu, apabila berdamai dengan keadaan yang dialami oleh para guru Komite Sekolah menjadi catatan tersendiri untuk sejarah masa depan sekolah.

Saya terkesima dengan sikap legowo dan ksatria sorang tokoh dunia, Nelson Mandela, sekitar tahun 1994 ketika diangkat jadi presiden Afrika Selatan, tidak dendam dengan seorang Sipir yang mengencingi Kepala Nelson ketika awal di Penjarah selama 27 tahun 09 bulan. Malah dia mengajak untuk makan siang bersama dan duduk di samping dia ketika makan disebuah restoran di sebuah kota metropolitan Afrika Selatan. Pilihannya, tergantung rasa kemanusiaan kita mengelola emosi dan perasaan kemanusiaan ditengah situasi covid-19. Semoga bermanfaat !

*) Penulis, Pemerhati Sosial dan Pendidikan , tinggal di Labuan Bajo. Labuan Bajo,
1 September 2020.
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Arogansi Kekuasaan Kepala Sekolah

Trending Now

Iklan