Iklan

Iklan

Iklan

Iklan

Jual-Beli SK Parpol dan Pembajakan Demokrasi

Selasa, 04 Agustus 2020 | Agustus 04, 2020 WIB Last Updated 2020-08-03T23:18:57Z

                Oleh: Sil Joni *)

Menjelang masa penetapan calon, Surat Keputusan (SK) politik dari pemilik partai politik (Parpol) menjadi 'aset' yang paling diburu oleh setiap pasangan calon (paslon) yang memendam ambisi menjadi pemimpin politik top di Mabar ini. Para paslon terus 'bergerylia' ke ruang Dewan Pengurus Pusat (DPP) untuk mendapatkan 'surat politik sakti' itu. Bagaimanapun juga, semua ambisi politik akan terkubur, jika gagal mengantongi SK Parpol yang mendapat kursi dalam pemilihan legislatif (pileg) di tingkat Kabupaten kemarin.

Regulasi politik formal yang tegas seperti persyaratan diusung oleh minimal gabungan parpol dengan total 6 kursi legislatif, memaksa para paslon untuk mengeluarkan jurus dan amunisi pamungkas untuk mendapatkan SK sejumlah parpol itu. Bukan perkara mudah untuk melewati tantangan 6 kursi atau 20 persen kursi di DPRD itu.

Dalam sistem demokrasi elektoral-representatif, peran parpol sebagai wadah rekruitmen elit, sangat strategis bahkan cenderung dominatif. Parpol mempunyai otoritas yang legitim untuk mengusung seorang kandidat ke pentas kontestasi politik.

Apakah paslon itu sesuai dengan 'kemauan publik', itu hal lain. Satu yang pasti bahwa parpol mempunyai hak prerogatif dalam menentukan paslon yang maju dalam sebuah kompetisi politik. Boleh jadi, calon yang disodorkan oleh parpol itu kurang mendapat dukungan dari publik. Namun, realitas minus simpati itu tak menjadi parameter absolut bagi parpol dalam memberikan tiket politik kepada salah satu paslon.

Yang jelas, parpol memiliki 'logika khusus' atau dalam term teknis, kriteria tersendiri dalam menjaring paslon. Apa kriteria itu? Tentu hanya pimpinan parpol dan paslon yang tahu. Para paslon, dengan demikian, dituntut untuk memenuhi persyaratan yang dipasang oleh pengurus parpol tersebut.

Sadar akan posisinya yang strategis itu, parpol tentu 'memasang tarif tinggi' kepada paslon yang hendak menggunakan jasanya. Efeknya, selain demokrasi kita bersifat elitis dan sentralistis, juga terkesan sangat mahal. Virus pragmatisme dan oportunisme begitu menguasai pasar politik saat ini. Rakyat tak punya akses untuk memengaruhi keputusan parpol tersebut.

Sampai saat ini rakyat masih belum berdaulat meskipun negara ini dilahirkan oleh rakyat itu sendiri. Demokrasi di Indonesia memang berjalan, tapi sistem ini justru dibajak oleh partai politik (parpol). Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum (pemilu), namun masih ada jurang pemisah antara pemilih dan yang dipilih. Negara tengah dibajak parpol. Para pemilik parpol menjual akses kepada orang yang ingin menjadi calon  pemimpin politik dalam semua level.

Partai politik seolah memiliki 'power politik' yang dominan dalam merekruit elit pemerintahan saat ini. Hanya dalam dan melalui partai politik, hasrat seseorang untuk menjadi 'abdi publik' bisa termanifestasi.

Publik terpaksa atau lebih tepat 'dipaksa' memilih paslon yang disodorkan parpol. Partisipasi publik dalam kontestasi ini hanya bersifat semu (superfisial). Sebuah bentuk keterlibatan yang bersifat momental. Ketika momen pilkada tiba, publik digiring untuk patuh pada skenario yang dimainkan oleh parpol.

Dengan demikian, demokrasi kita sebenarnya tidak untuk rakyat. Demokrasikan itu dikendalikan oleh elit politik dan dipergunakan sepenuh-sepenuhnya untuk melayani kepentingan politik para elit tersebut. Tidak terlalu mengherankan jika kebanyakan kepala daerah lebih mengabdi kepentingan kaum elit ketimbang rakyat. Pelbagai program politik dirancang untuk memfasilitasi pemenuhan interes politisi-pebisnis yang bermain lewat parpol tersebut.

Kita sulit mengharapkan datangnya perubahan politik di tengah latar pembajakan demokrasi tersebut. Pilkada, tak dapat diharapkan sebagai 'instrumen' melahirkan pemimpin yang pro pada kepentingan publik sebab bupati terpilih dibebani konflik kepentingan yang akut. Dalam banyak kasus, kepentingan publik disingkirkan. Bupati lebih mengutamakan kepentingan 'majikannya sendiri', yaitu elit politik yang berjasa memberikan kendaraan politik baginya dalam mengarungi musim kontestasi.

*) Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik.
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Jual-Beli SK Parpol dan Pembajakan Demokrasi

Trending Now

Iklan